Fiqh Maliyah

MEKANISME PERDAGANGAN
SUKRI (SUKUK RITEL INDONESIA)

 

MAKALAH

Diajukan guna memenuhi tugas

dalam mata kuliah Fiqh Maliyah

 

Disusun oleh:

Galuh Tri Pambekti
NIM: 10390008

 

Dosen:

H. M. Yazid Afandi, S.Ag., M.Ag

 

KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

 

PENDAHULUAN

Konsep keuangan berbasis syariah islam (Islamic Finance) yang real syariah dewasa ini telah tumbuh secara pesat, diterima secara universal dan diadopsi tidak hanya oleh negara-negara Islam di kawasan Timur Tengah saja melainkan juga oleh berbagai negara di kawasan Asia, Eropa dan Amerika. Hal tersebut ditandai dengan didirikannya berbagai lembaga keuangan syariah dan diterbitkannya berbagai instrumen keuangan berbasis syariah. Selain itu, juga telah dibentuk lembaga internasional untuk merumuskan infrastruktur sistem keuangan Islam dan standar instrumen keuangan Islam, serta didirikannya lembaga rating Islam. Beberapa prinsip pokok dalam transaksi keuangan sesuai syariah antara lain berupa penekanan pada perjanjian yang adil, anjuran atas sistem bagi hasil atau profit sharing, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir.

Salah satu bentuk instrumen keuangan syariah yang telah banyak diterbitkan baik oleh korporasi maupun negara adalah sukuk. Di beberapa negara, sukuk telah menjadi instrumen pembiayaan anggaran negara yang penting. Pada saat ini, beberapa negara telah menjadi regular issuer dari sukuk, misalnya Malaysia, Bahrain, Brunei Darussalam, Uni Emirat Arab, Qatar, Pakistan, dan State sof Saxony Anhalt – Jerman. Penerbitan sovereign sukuk biasanya ditujukan untuk keperluanpembiayaan negara secara umum (general funding) atau untuk pembiayaan proyek-proyek tertentu, misalnya pembangunan bendungan, unit pembngkit listrik, pelabuhan, bandar udara, rumah sakit, dan jalan tol. Selain itu, sukuk juga dapat digunakan untuk keperluan pembiayaan cash-mismacth, yaitu dengan menggunakan sukuk dengan jangka waktu pendek (Islamic Tresury Bills) dan juga dapat digunakan sebagai instrumen pasar uang.[1]

Total emisi sukuk internasional berkembang pesat dari semula pada tahun 2002 hanya sekitar USD 1 miliar, menjadi USD 17 miliar pada bulan April 2007. jumlah dan jenis instrumen sukuk juga terus berkembang, dari semula hanya dikenal sukuk al ijarah berkembang menjadi 14 jenis sukuk sebagaimana ditetapkan oleh The Accounting and Auditing Organization of Islamic Financial Institutions (AAOIFI). adapun investor sukuk, tidak lagi hanya terbatas pada investor islami, karena pada saat ini sebagain besar investor sukuk justru merupakan investor konvensional.

Dalam negeri sendiri, pasar keuangan syriah, termasuk pasar sukuk juga tumbuh secara cepat, meskipun proporsinya dibandingkan konvensional masih relatif kecil. untuk keperluan pengembangan basis sumber pembiayaan anggaran negara dan dalam rangka pengembangan pasar keuangan syariah dalam negeri, pemerintah telah menyusun RUU tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). UU SBSN tersebut akan menjadi legal basis bagi penerbitan dan pengelolaan sukuk negara atau SBSN.

 

 

 

 

PEMBAHASAN

Pengertian Sukuk

  • Sukuk berasal dari bahasa arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan.
  • Definisi sukuk / sertifikat ialah sertifikat bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa didalam kepemilikan aset dan proyek tertentu atau aktivitas investasi khusus, sertifikat ini berlaku setelah menerima niali sukuk, saat jatuh tempo dengan menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan sukuk tersebut.
  • Menurut Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI), sukuk adalah “certificate of equal value representing undivided shares ownership of tangible asset, usufruct and services (in the ownership of) the assets of particular projects or special investment activity”. Jadi sukuk adalah sebagai sertifikat dari suatu nilai yang dipresentasikan setelah menutup pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai rencana. sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang jelas, barang, atau jasa atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktivitas investasi tertentu. Sukuk pada prinsipnya mirip dengan obligasi konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (underlying transaction) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, dan adanya akad atau perjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip bagi syariah. selain itu, sukuk juga harus distruktur secara syariah agar instrumen keuangan ini aman dan terbebas dari riba, gharar dan maysir.[2]
  • Menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 31/DSN-MUI/IX/2002 sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah. sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
  • Sedangkan menurut Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-130/BL/2006 tahun 2006 Peraturan No. IX .A. 13, sukuk ádalah efek syariah berupa sertufikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian penyertaan yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas kepemilikan aset berwujud tertentu nilai manfaat dan jasa atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu, dan kepemilikan atas aset proyek tertentu atau aktivitas investasi tertentu.

Undang-Undang Sukuk

Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk).

Karakteristik Sukuk

  • Merupakan bukti kepemilikan suatu aset berwujud atau hak manfaat (benefical title).
  • Pendapatan berupa imbalan (kupon), marjin, dan bagi hasil, sesuai jenis akad yang digunakan.
  • Terbebas dari riba, gharar, dan maysir.
  • Penerbitannya melalui special purpose vechicle (SPV)
  • Memerlukan underlying asset.
  • Penggunaan proceeds harus sesuai prinsip syariah.

Jenis-Jenis Sukuk

Sukuk, berdasarkan strukturnya terdapat berbagai jenis, yang dikenal secara international dan telah mendapatkan endorsement dari The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) adalah :[3]

  • Sukuk Ijarah : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, dimana satu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menyewakan hak manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati, tanpa diikuti perpindahan kepemilikan aset itu sendiri.
  • Sukuk Mudharabah: Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudharabah, dimana satu pihak menyediakan modal (rab-al-maal/shahibul maal) dan pihak lain menydiakan tenaga dan keahlian (mudharib), keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagi berdasarkan proporsi perbandingan (nisbah) yang disepakati sebelumnya. Kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyedia modal, sepanjang kerugian tersebut tidak ada unsur moral hazard (niat tidak baik dari mudharib).
  • Sukuk Musyarakah : Sukuk yang diterbitkan berdasarka perjanjian atau akad musyarakah, dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang sudah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
  • Sukuk Istishna : Sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad istishna, dimana para pihak menyepakati jual-beli dalam rangka pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan dan spesifikasi proyek/barang ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.

Ketentuan Obligasi Syariah Ijarah dan Mudharabah

OBLIGASI SYARI’AH MUDHARABAH

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor: 33/DSN-MUI/IX/2002

OBLIGASI SYARI’AH IJARAH

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL

Nomor : 41/DSN-MUI/III/2004

Ketentuan Umum :
  1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
  2. Obligasi Syariah Mudharabah adalah Obligasi Syariah yang berdasarkan akad Mudharabah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
  3. Emiten dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah Mudharib sedangkan pemegang Obligasi Syariah Mudharabah adalah Shahibul Mal.
  1. Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/marjin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
  2. Obligasi Syariah Ijarah adalah Obligasi Syariah berdasarkan akad Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
  3. Pemegang Obligasi Syariah Ijarah (OSI) dapat bertindak sebagai Musta’jir (penyewa) dan dapat pula bertindak sebagai Mu’jir (pemberi sewa).
  4. Emiten dalam kedudukannya sebagai wakil Pemegang OSI dapat menyewa ataupun menyewakan kepada pihak lain dan dapat pula bertindak sebagai penyewa.
Ketentuan Khusus :
  1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Mudharabah adalah akad Mudharabah;
  2. Jenis usaha yang dilakukan Emiten (Mudharib) tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah;
  3. Pendapatan (hasil) investasi yang dibagikan Emiten (Mudharib) kepada pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) harus bersih dari unsur non halal;
  4. Nisbah keuntungan dalam Obligasi Syariah Mudharabah ditentukan sesuai kesepakatan, sebelum emisi (penerbitan) Obligasi Syariah Mudharabah;
  5. Pembagian pendapatan (hasil) dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada saat jatuh tempo diperhitungkan secara keseluruhan;
  6. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Mudharabah dimulai;
  7. Apabila Emiten (Mudharib) lalai dan/atau melanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas, Mudharibberkewajiban menjamin pengembalian dana Mudharabah, dan Shahibul Mal dapat meminta Mudharib untuk membuat surat pengakuan hutang;
  8. Apabila Emiten (Mudharib) diketahui lalai dan/ataumelanggar syarat perjanjian dan/atau melampaui batas kepada pihak lain, pemegang Obligasi Syariah Mudharabah (Shahibul Mal) dapat menarik dana Obligasi Syariah Mudharabah;
  9. Kepemilikan Obligasi Syariah Mudharabah dapatdialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.
  1. Akad yang digunakan dalam Obligasi Syariah Ijarah adalah Ijarah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah, terutama mengenai rukun dan syarat akad.
  2. Obyek Ijarah harus berupa manfaat yang dibolehkan.
  3. Jenis usaha yang dilakukan Emiten tidak boleh bertentangan dengan syariah dengan memperhatikan substansi Fatwa DSN-MUI nomor 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah dan nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
  4. Emiten dalam kedudukannya sebagai penerbit obligasi dapat mengeluarkan OSI baik untuk asset yang telah ada maupun asset yang akan diadakan untuk disewakan.
  5. Pemegang OSI sebagai pemilik aset (a’yan) atau manfaat (manafi’) dalam menyewakan (ijarah) asset atau manfaat yang menjadi haknya kepada pihak lain dilakukan melalui Emiten sebagai wakil.
  6. Emiten yang bertindak sebagai wakil dari Pemegang OSI dapat menyewa untuk dirinya sendiri atau menyewakan kepada pihak lain.
  7. Dalam hal Emiten bertindak sebagai penyewa untuk dirinya sendiri, maka Emiten wajib membayar sewa dalam jumlah dan waktu yang disepakati sebagai imbalan (‘iwadh ma’lum) sebagaimana jika penyewaan dilakukan kepada pihak lain.
  8. Pengawasan aspek syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional MUI, sejak proses emisi Obligasi Syariah Ijarah dimulai.
  9. Kepemilikan Obligasi Syariah Ijarah dapat dialihkan kepada pihak lain, selama disepakati dalam akad.

 

Meski sampai saat ini pasar modal di Indonesia baru mengatur tentang obligasi dan belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur sukuk atau obligasi syariah, namun sebenarnya sudah banyak pihak yang menerbitkan obligasi syariah ini.

 

Nama Sukuk Daftar Yang Masih Beredar
30 September 2010[4]

Nama Sukuk Daftar Sukuk Yang Masih Beredar

Per 30 September 2010

Akad Nama Penerbit Jatuh Tempo
OS Ijarah Indosat Tahun 2005 Ijarah PT Indosat Tbk 21-Jun-11
OS Ijarah PLN I Tahun 2006 Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 21-Jun-16
Sukuk Ijarah Indosat II Tahun 2007 Ijarah PT Indosat Tbk 29-May-14
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Tahun 2007 Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 05-Jul-12
Sukuk Mudharabah I Adhi Tahun 2007 Mudharabah PT Adhi Karya (Persero) Tbk 06-Jul-12
Sukuk Ijarah PLN II Tahun 2007 Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 10-Jul-17
Sukuk Ijarah Indosat III Tahun 2008 Ijarah PT Indosat Tbk 09-Apr-13
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008 Mudharabah PT Mayora Indah Tbk 05-Jun-13
Sukuk Ijarah I Summarecon Agung Tahun 2008 Ijarah PT Summarecon Agung Tbk 25-Jun-13
Sukuk Ijarah Aneka Gas Industri I Tahun 2008 Ijarah PT Aneka Gas Industri 08-Jul-13
Sukuk Ijarah Metrodata Eletronics I Tahun 2008 Ijarah PT Metrodata Electronics Tbk 04-Jul-13
Sukuk Subordinasi Mudharabah Bank Muamalat Tahun 2008 Mudharabah PT Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk 10-Jul-18
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 09-Jan-14
Sukuk Ijarah PLN III Tahun 2009 seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 09-Jan-16
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Matahari Putra Prima Tbk 14-Apr-12
Sukuk Ijarah Matahari Putra Prima II Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Matahari Putra Prima Tbk 14-Apr-14
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 28-May-12
Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Berlian Laju Tanker Tbk 28-May-14
Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri A Ijarah PT Bakrieland Development Tbk 07-Jul-11
Sukuk Ijarah I Bakrieland Development Th. 2009 seri B Ijarah PT Bakrieland Development Tbk 07-Jul-12
Sukuk Ijarah Salim Ivomas Pratama I tahun 2009 Ijarah PT Salim Ivomas Pratama 1-Dec-14
Sukuk Ijarah Pupuk Kaltim I Tahun 2009 Ijarah PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) 4-Dec-14
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Indosat Tbk 8-Dec-14
Sukuk Ijarah Indosat IV Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Indosat Tbk 8-Dec-16
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri A Ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk 16-Dec-12
Sukuk Ijarah Mitra Adiperkasa I Tahun 2009 Seri B Ijarah PT Mitra Adiperkasa Tbk 16-Dec-14
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 12-Jan-17
Sukuk Ijarah PLN IV Tahun 2010 Seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 12-Jan-20
Sukuk Ijarah Titan Nusantara I Tahun 2010 Ijarah PT Titan Petrokimia Nusantara 02-Jun-15
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri A Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 08-Jul-15
Sukuk Ijarah PLN V Tahun 2010 Seri B Ijarah PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 08-Jul-22

http://www.bapepam.go.id/syariah/statistik/sukuk.html

Perbandingan Sukuk dan Obligasi

Deskripsi Sukuk Obligasi
Penerbit Pemerintah, korporasi Pemerintah, korporasi
Sifat instrument kepemilikan/penyertaan Sertifikat
Instumen pengakuan utang
Penghasilan
Imbalan, bagi hasil, margin Bunga/kupon, capital gain
Jangka waktu Pendek – Menengah Menengah – Panjang
Underlying asset Perlu Tidak perlu
Pihak yang terkait Obligor, SPV, investor, Trustee Obligor/issuer, investor
Price Market price Market price
Investor Islam, konvensional Konvensional
Konvensional Bullet atau amortisasi Bullet atau amortisasi
Penggunaan Harus sesuai syariah Bebas

 

Negara-negara yang telah menerbitkan sukuk :

  1. Eropa (Jerman, Inggris dan Kanada).
  2. Timur Tengah (Dubai, Uni Emirat Arab, Kuwait, Pakistan dan Qatar)
  3. Asia (Malaysia, Singapura, Jepang, Korea, Cina, India dan Indonesia)

Selain negara-negara yang telah disebutkan, ada pula kota-kota yang telah melirik dan mengembangkan instrumen keuangan yang berbasis ekonomi syariah ini, di antaranya adalah Hongkong. Pemerintah Hongkong melalui Hongkong Monetary Authority (Bank Sentral Hongkong) telah membentuk kelompok kerja yang bertugas menerbitkan peraturan yang diperlukan terkait dengan sistem ekonomi syariah, sistem pajak, dan regulasi lainnya agar sistem syariah bisa berjalan seperti sistem ekonomi konvensional. Usaha ini pun terus bergulir dengan diluncurkannya Hangseng Islamic China Index Fund oleh Badan Pengawas Pasar Modal Hongkong.

Kelebihan berinvestasi dalam sukuk negara, khususnya untuk struktur ijarah

  • Memberikan penghasilan berupa imbalan atau nisbah bagi hasil yang kompetitif dibandingkan dengan instrumen keuangan lain.
  • Pembayaran imbalan dan nilai nominal sampai dengan sukuk jatuh tempo dijamin oleh pemerintah.
  • Dapat diperjual-belikan di pasar sekunder.
  • Memungkinkan diperolehnya tambahan penghasilan berupa margin (capital gain)
  • Aman dan terbebas dari riba (usury), gharar (uncertainty), dan maysir (gambling).
  • Berinvestasi sambil mengikuti dan melaksanakan syariah.

Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Sukuk

  1. Obligor, adalah pihak yang bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan jatuh tempo. dalam hal sovereign sukuk, obligornya adalah pemerintah.
  2. Special Purpose Vehicle (SPV) adalah badan hukum yang didirikan khusus untuk penerbitan sukuk dengan fungsi:
  1. sebagai penerbit sukuk,
  2. menjadi counterpart pemerintah dalam transaksi pengalihan aset,
  3. bertindak sebagai wali amanat (trustee) untuk mewakili kepentingan investor.
  1. Investor, adalah pemegang sukuk yang memiliki hak atas imbalan, margin, dan nilai nominal sukuk sesuai partisipasi masing-masing.

Penggunaan Underlying Asset

Penerbitan sukuk memerlukan sejumlah tertentu aset yang akan menjadi objek perjanjian (underlying asset). aset yang menjadi objek perjanjian harus memiliki nilai ekonomis, dapat berupa aset berwujud atau tidak berwujud, termasuk proyek yang akan atau sedang dibangun. fungsi underlying asset tersebut adalah:

  • Menghindari riba
  • Sebagai prasyarat untuk dapat diperdagangkannya sukuk di pasar sekunder
  • Untuk menentukan jenis struktur sukuk.

Dalam sukuk Ijarah Muntahiya Bittamlik atau Ijarah Sale And Lease Back, penjualan aset tidak disertai penyertaan fisik aset tetapi yang dialihkan adalah hak manfaat (benefit title) sedangkan kepemilikan aset (legal title) tetap pada obligor. pada akhir periode sukuk, SPV wajib menjual kembali aset tersebut kepada obligor.

Prospek Sukuk di Indonesia

Pasar keuangan di Indonesia baru saja mencatat sejarah baru. Meski terlambat, Pada Mei 2008 lalu, Pemerintah telah mengundangkan Undang-undang No. 19/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau UU Sukuk Negara (sovereign sukuk).[5] kita patut memberikan apresiasi tinggi atas upaya pemerintah dan DPR yang berhasil menghasilkan UU Sukuk Negara ini. Dikatakan terlambat, karena perkembangan sukuk di Indonesia, sesungguhnya sudah dimulai oleh swasta, meskipun pangsanya masih kecil.

Pada tahun ini, pemerintah berencana menerbitkan sukuk hingga Rp18 triliun. Bila dibandingkan dengan obligasi negara konvensional, rencana penerbitan sukuk ini memang masih kecil. Namun, dimulainya penerbitan sukuk ini oleh pemerintah ini akan dapat menjadi trigger bagi penerbitan sukuk lainnya. Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara dan adanya rencana penerbitan sukuk oleh pemerintah, itu berarti sukuk kini menjadi instrumen pembiayaan yang diakui sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap sukuk kita, baik sukuk negara maupun sukuk korporasi.

Fakta menunjukkan perkembangan sukuk memang dimulai dengan adanya soverign sukuk. Berdasarkan data dari Standard & Poor’s (S&P), bila pada tahun 2003, sovereign sukuk masih mendominasi pasar sukuk global yaitu sebesar 42% dan sukuk yang diterbitkan oleh lembaga keuangan sebesar 58%, maka sejak saat itu komposisinya mengalami pergeseran. Pada tahun 2007, kini justru sukuk korporasi yang mendominasi pasar sukuk global, yaitu sekitar 71%, lembaga keuangan 26%, dan pemerintah tinggal 3%.[6]

Perkembangan Sukuk

Sukuk kini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam sistem keuangan global. Pada tahun 2007, nilai sukuk yang diperdagangkan di pasar global telah meningkat lebih dari dua kali dibandingkan tahun 2006, dan mencapai US$62 miliar dibandingkan tahun 2006 sebesar US$27 miliar. Dari tahun 2001 hingga tahun 2006, Sukuk mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 123%. Berdasarkan proyeksi S&P, dalam lima tahun ke depan, pasar sukuk dapat menembus level US$100 miliar, tergantung pada kondisi stabilitas pasar kredit. Sementara itu, Moody’s memperkirakan bahwa pasar sukuk akan meningkat sebesar 35% per tahun. Pada tahun 2010, pasar sukuk global diperkirakan dapat menembus hingga US$200 miliar, terutama ditopang oleh negara-negara di kawasan Teluk, Inggris, Jepang, dan Thailand.

Pengembangan sukuk sangat didukung regulator dan pemerintah di kawasan Teluk dan Asia. Kini, semakin banyak negara yang telah menerbitkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan. Pada tahun 2007, telah ada 10 negara yang menerbitkan sukuk, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara. Uni Emirat Arab (UEA) dan Malaysia masih mempertahankan sebagai negara penerbit sukuk terbesar di dunia. Pada tahun 2007, lebih dari US$25 miliar sukuk (atau sekitar 75% dari seluruh sukuk yang diterbitkan di seluruh dunia pada tahun itu) adalah sukuk yang diterbitkan oleh UEA dan Malaysia. Sementara itu, Malaysia sendiri menguasai sekitar 66% dari seluruh penerbitan sukuk di dunia.

S&P memperkirakan Malaysia dan UEA akan tetap memegang posisinya sebagai penguasa pasar, karena ditopang oleh regulator dan status UEA sebagai pintu masuk (gateway) para investor global. Selain dukungan yang kuat dari pemerintah setempat, perkembangan pesat tersebut juga tidak terlepas dari kinerja sukuk itu sendiri. Berdasarkan data dari Dowjones terlihat bahwa di seluruh dunia indeks surat berharga yang berbasis syariah (saham dan sukuk), kinerjanya lebih baik dibandingkan indeks konvensional. Hal yang sama juga terjadi di Malaysia, sebagai negara terbesar dalam hal pangsa pasar penerbitan sukuk di dunia.

Potensi Bagi Indonesia

Sebagaimana disebut di atas, perkembangan sukuk di Indonesia sesungguhnya bermula karena adanya inisiatif dari swasta. Dukungan yang kurang dari pemerintah dan regulator terhadap perkembangan sukuk ini, menyebabkan posisi Indonesia dalam pasar keuangan syariah global tidak mendapatkan tempat yang semestinya. Hingga saat ini, baru terdapat sekitar 20 sukuk yang diakui sebagai emiten syariah oleh Bapepam.

Dengan diberlakukannya UU Sukuk Negara, diperkirakan perkembangan pasar sukuk di Indonesia bakal lebih semarak dibandingkan sebelumnya. Terlebih lagi, minat investor terhadap sukuk ini sangat besar, sebagaimana ditunjukan dari perkembangan sukuk global saat ini. Tahun ini pemerintah memang memfokuskan diri untuk pengembangan pasar sukuk domestik. Jika penerbitan perdana ini sukses, diperkirakan akan semakin menarik investor asing, khususnya dari Timur Tengah, untuk masuk ke pasar keuangan syariah di Indonesia.

Namun demikian, pasar sukuk di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, pasar keuangan syariah di Indonesia tidak terlalu likuid. Penyebabnya, pangsa pasarnya yang relatif kecil, yaitu kurang dari 5% dari seluruh sistem keuangan di Indonesia. Kecilnya pangsa pasar keuangan syariah ini diperkirakan akan menyebabkan pertumbuhan pasar sukuk domestik akan tetap terbatas. Oleh karenanya, bila langkah perdana pemerintah menerbitkan sukuk domestik berhasil, selanjutnya perlu dibuka pasar sukuk global sebagai benchmark bagi penerbitan sukuk global lainnya, baik sovereign sukuk maupun corporate sukuk.

Selain itu, regulasi yang masih dirasakan menghambat perkembangan pasar sukuk domestik juga perlu dibenahi, sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 5/12 tahun 2004. Dalam PBI tersebut, bank yang memiliki sukuk agar memegangnya hingga jatuh tempo. Meski aturan ini penting untuk menjaga aspek kesyariahan bank syariah, namun PBI ini perlu direvisi agar tidak menghambat likuiditas pasar sukuk.

Kedua, belum adanya kepastian masalah perpajakan terkait dengan transaksi yang melibatkan investor sukuk. Permasalahan perpajakan ini tidak hanya terkait dengan sukuk, namun menyangkut transaksi keuangan syariah secara keseluruhan. Isu yang paling mengemuka adalah adanya double taxation dalam transaksi keuangan syariah.

Ketiga, kebanyakan produk keuangan syariah bersifat “debt-based” atau “debt-likely”. Padahal, idealnya keuangan syariah adalah “profit-loss sharing”. Ini terlihat dari komposisi tingkat kupon sukuk yang dibayarkan masih mendasarkan pada tingkat suku bunga tertentu. Sehingga, tidak mengherankan jika AAOIFI memberikan penilaian bahwa sekitar 85% sukuk belum sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, bagi Indonesia perlu pengembangan inovasi dan struktur sukuk yang lebih beragam.

Pengertian Sukuk Ritel

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) merupakan surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada individu (ritel) atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual, dengan volume minimum yang ditentukan.

Tujuan Penerbitan Sukuk Ritel

Penerbitan sukuk ritel ini memiliki tujuan yang smaa dengan obligasi yang diterbitkan Pemerintah lainnya (SUN, ORI, SBSN) yaitu untuk membiayai anggaran negara, divesifikasi sumber pembiayaan, memperluas basis investor, mengelola pembiayaan negara dan menjamin tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Negara.

Manfaat Memiliki Sukuk Ritel

  • Investasi yang aman (pemerintah sebagai penjamin).
  • Memberikan return yang relatif tinggi (12% gross => 9.6% nett) dibandingkan produk konservatif lain seperti reksadana pasar uang atau deposito.
  • Mendapatkan pembayaran imbalan yang dilakukan secara berkala (perbulan).
  • Berpotensi memperoleh Capital Gain, ketika harga sedang naik di pasar sekunder.

Dari berbagai jenis sukuk tersebut, saat ini baru terdapat dua jenis sukuk di Indonesia yaitu mudharabah dan ijarah.

 

Investasi Sukuk Negara Ritel

Investor yang ingin berinvestasi secara syariah dapat memanfaatkan salah satu efek syariah yaitu Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ritel atau Sukuk Negara Ritel sebagai salah satu portofolio investasi karena surat berharga yang satu ini memang khusus menyasar investor ritel atau individu.

Surat Berharga Syariah Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset Surat Berharga Syariah Negara, yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual, dengan volume minimum yang telah ditentukan.

Investasi di sukuk ritel tidak jauh berbeda dengan investasi di ORI (Obligasi Negara Ritel Indonesia). Bedanya, ORI sebagai obligasi konvensional tidak menggunakan skema syariah karena memberikan kupon sebagai imbal hasil berbasis bunga.

 

Persamaan dan Perbedaan Sukuk Negara Ritel & ORI [7]

Persamaan Perbedaan
  • Sukuk Negara Ritel dan ORI adalah Surat Berharga Negara yang diperuntukkan bagi investor ritel.
  • Sukuk Negara Ritel dan ORI adalah bukti investasi masyarakat kepada pemerintah.
  • Pembayaran bunga/imbalan dan pelunasan/ pembelian kembali dijamin oleh Pemerintah.
  • ORI adalah pinjaman modal dari masyarakat kepada Pemerintah, sedangkan Sukuk negara ritel adalah bentuk penyertaan modal masyarakat atas bagian dari aset Sukuk Negara Ritel yang dijadikan obyek transaksi.
  • ORI memberikan penghasilan (return) kepada investor berupa bunga, sedangkan Sukuk Negara Ritel memberikan penghasilan (return) kepada investor berupa imbalan sewa, sesuai dengan akad yang digunakan.

 

Sama seperti Sukuk Negara (SBSN), Sukuk Negara Ritel ini menggunakan akad ijarah sale and lease back. Artinya, terjadi kesepakatan antara Pemerintah dan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk melakukan jual-beli dan penyewaan Barang Milik Negara (BMN) yang dijadikan sebagai Aset SBSN. Transaksi dalam rangka penerbitan SBSN dengan akad Ijarah – Sale & Lease Back, terdiri dari kegiatan berikut:

  1. Pemerintah melakukan penjualan BMN kepada Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan sebagai Aset SBSN
  2. Perusahaan Penerbit menerbitkan SBSN sebagai bukti atas penyertaan/kepemilikan investor terhadap Aset SBSN
  3. Penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia untuk digunakan dalam menjalankan kegiatan umum pemerintahan
  4. Pembayaran Imbalan atas penyewaan Aset SBSN oleh Pemerintah sebagai obligor kepada Pemilik SBSN melalui Agen Pembayar, dan
  5. Pembelian Aset SBSN oleh Pemerintah dari Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia sebesar nilai nominal SBSN pada akhir periode sewa untuk membayar Nilai Nominal SBSN.

Penerbitan Sukuk Negara Ritel dengan akad Ijarah – Sale & Lease Back dan dalam denominasi Rupiah di pasar perdana dalam negeri ini akan dilakukan oleh Pemerintah melalui Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia. Dana hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel tersebut akan dipergunakan oleh Pemerintah untuk pembiayaan umum APBN, termasuk untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur.

Pemerintah sebagai obligor bertanggung jawab secara penuh atas pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel. Pembayaran Imbalan/Kupon dan Nilai Nominal Sukuk Negara Ritel oleh Pemerintah tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang SBSN dan alokasi pembayarannya ditetapkan setiap tahun dalam Undang-Undang APBN.

Sedangkan kegiatan Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia dalam menerbitkan SBSN adalah membeli BMN dari Pemerintah untuk digunakan sebagai Aset SBSN, menyewakan Aset SBSN kepada Pemerintah, dan menjual Aset SBSN kepada Pemerintah pada akhir periode sewa Aset SBSN/ tanggal jatuh tempo SBSN untuk membayar Nilai Nominal SBSN.

Selain menjalankan fungsi sebagai penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia juga bertindak mewakili kepentingan Pemilik SBSN dengan melakukan fungsi sebagai Wali Amanat (trustee). Pelaksanaan tugas sebagai Wali Amanat tersebut akan dibantu oleh satuan kerja di lingkungan Departemen Keuangan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pengelolaan SBSN.

 

Keuntungan dan Kerugian Investasi Sukuk Ritel

Dengan berinvestasi di sukuk ritel, investor bisa mendapatkan beberapa keuntungan sebagai berikut :

  • Memberikan akses kepada investor untuk berpartisipasi dalam aktivitas pasar keuangan dengan cara dan metode yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
  • Kecil kemungkinan terjadi gagal bayar imbalan/ kupon dan nilai nominal dikarenakan Sukuk Negara Ritel dijamin oleh negara.
  • Terdapat imbalan/kupon dengan jumlah tetap (fixed coupon) sampai pada tanggal jatuh tempo yang dibayar setiap bulan.
  • Dapat diperdagangkan di pasar sekunder dengan mekanisme Bursa Efek atau Transaksi di luar Bursa Efek (over the counter).
  • Bisa mendapatkan capital gain apabila dijual pada harga yang lebih tinggi daripada harga beli.
  • Dapat dipinjamkan atau digadaikan kepada pihak lain, termasuk jaminan dalam rangka transaksi efek, sesuai kebijakan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada masing-masing pihak.
  • Mempermudah investor dalam mengatur arus keuangan (cash flow) dengan adanya pembayaran imbal hasil secara tetap dan berkala setiap bulan.

Meski begitu, sukuk ritel sebagai salah satu instrumen investasi juga mengandung risiko. 2 (dua) jenis risiko potensial yang perlu dipertimbangkan oleh investor dalam berinvestasi adalah :

  • Risiko pasar (market risk), adalah kerugian yang bisa diderita investor manakala terjadi kenaikan tingkat bunga. Kenaikan tingkat suku bunga akan menurunkan harga Sukuk Negara Ritel di pasar sekunder, sebaliknya penurunan suku bunga akan menaikkan harga sukuk. Apabila investor menjualnya di pasar sekunder sebelum jatuh tempo pada harga jual yang lebih rendah dari harga belinya, maka ia akan menderita kerugian (capital loss).
  • Risiko likuiditas (liquidity risk), adalah kerugian yang bisa diderita investor saat ia memerlukan dana tunai sementara kondisi market tidak memungkinkan bagi dia untuk menjual sukuk di pasar sekunder pada tingkat harga pasar yang wajar.

Resiko Memiliki Sukuk Ritel

ü  Resiko Gagal Bayar (Defailt Risk), adalah resiko dimana investor tidak dapat memperoleh pembayaran dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. berhubung yang menerbitkan pemerintah, resiko ini sangatlah kecil (diasumsikan risk free).

ü  Resiko Pasar (Market Risk), adalah potensi kerugian bagi nvestor (capital loss) karena menjual sukuk ritel sebelum jatuh tempo (pada saat nilainya turun).

ü  Resiko Likuiditas (Liquidity Risk), adalah kesulitan dalam pencairan, resiko ini bisa disebabkan karena kecenderungan produk syariah di-hold (tidak diperjual belikan hingga jatuh tempo), tetapi untuk sukuk ritel para agen penjual telah menjamin untuk membeli kembali barang yang dijual oleh investor. resiko yang bisa terjadi adalah investor terpaksa menjual kepada agen penjual dengan harga di bawah harga pasar. apabila pembelian dalam jumlah tidak besar, bunganya yang relatif kecil dan ditransfer ke bank bisa menjadi tidak signifikan dan bisa terpakai.

Mekanisme Pembelian Sukuk Ritel

Sukuk Negara Ritel dapat dimiliki oleh individu, bank, lembaga keuangan lainnya, yayasan, perusahaan dan masyarakat baik secara individu maupun lembaga. Pembelian Sukuk Negara Ritel dapat dilakukan di pasar perdana maupun pasar sekunder.

Pemilik Sukuk Negara Ritel di pasar perdana hanya individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia, sedangkan pihak selain individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia dapat memiliki Sukuk Negara Ritel dengan membelinya di pasar sekunder.

Persyaratan yang harus dipenuhi bagi individu yang ingin menjadi investor sukuk negara ritel adalah :

  • Individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Surat Izin Mengemudi (SIM).
  • Investasi minimum Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan kelipatan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  • Mempunyai rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/ bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah satu subregistry.

Pembelian Sukuk Negara Ritel di Pasar Perdana

Investasi sukuk di pasar perdana dapat dilakukan dengan cara berikut :

  1. Investor membuka rekening tabungan di salah satu bank umum (bank umum syariah/bank umum konvensional) dan rekening surat berharga di salah satu sub-registry.
  2. Mengisi formulir pemesanan dari Agen Penjual yang ditunjuk oleh Pemerintah dengan melampirkan fotokopi KTP/SIM.
  3. Menyetor dana tunai ke rekening khusus Agen Penjual dan menyampaikan bukti setor dana kepada Agen Penjual sesuai dengan jumlah pemesanan.
  4. Memperoleh hasil penjatahan Pemerintah dari Agen Penjual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Sukuk Negara Ritel diterbitkan dalam bentuk tanpa warkat (scripless), jadi investor akan diberikan Surat Bukti Kepemilikan dari Agen Penjual.
  6. Menerima pengembalian sisa dana dalam hal jumlah pemesanan tidak seluruhnya dimenangkan.

Kepemilikan dari setiap pemilik Sukuk Negara Ritel akan dicatat dalam suatu sistem oleh Registry, antara lain dengan memuat hal sebagai berikut :

  • Nama dan alamat pemilik Sukuk Negara Ritel;
  • Jenis Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
  • Jumlah nominal Sukuk Negara Ritel yang dimiliki;
  • Perpindahan kepemilikan Sukuk Negara Ritel.

Pembelian dan Penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder

Pembelian atau penjualan Sukuk Negara Ritel di Pasar Sekunder dapat dilakukan melalui mekanisme bursa dan mekanisme di luar bursa (over the counter – OTC).

Perdagangan Sukuk Negara Ritel dengan mekanisme bursa dilakukan investor dengan menyampaikan minat beli/jual ke Bursa Efek. Dalam hal terjadi kesesuaian harga antara investor penjual dan investor pembeli, transaksi penjualan diselesaikan melalui mekanisme bursa. Transaksi di luar bursa (OTC) dilakukan investor dengan cara melakukan negosiasi harga bersama dengan calon penjual atau pembeli Sukuk Negara Ritel. Selanjutnya bank atau perusahaan efek yang ditunjuk akan menyelesaikan transaksi jual beli Sukuk Negara Ritel tersebut.

Proses Pembelian di Pasar Sekunder :

  • Nasabah datang di bank untuk mendapat informasi atau langsung ke perusahaan sekuritas.
  • Nasabah membuka rekening surat berharga pada perusahaan sekuritas tersebut dengan mengisi formulir pembukaan rekening yang antara lain mewajibkan penyebutan nomor rekening tabungan yang sudah dimiliki pada salah satu bank nasional.
  • Nasabah mengisi formulir pemesanan pembelian.
  • Perusahaan sekuritas menyampaikan minat beli nasabah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan nasabah lain yang bermaksud menjual pada harga yang sesuai dengan permintaan nasabah yang berminat membeli.
  • Apabila terjadi kesesuaian harga antara nasabah pembeli dan nasabah penjual, maka transaksi pembelian diselesaikan melalui mekanisme bursa yang melibatkan PT. BEI, PT. KPEI, PT. KSEI, dan perusahaan sekuritas
  • Jumlah dana yang harus dibayar oleh nasabah pembeli adalah sejumlah harga Sukuk Ritel ditambah dengan Imbalan berjalan.

Proses Penjualan di Pasar Sekunder :

  • Nasabah datang kepada perbankan untuk mendapat informasi atau langsung ke perusahaan sekuritas dimana yang bersangkutan memiliki rekening surat berharga.
  • Nasabah mengisi formulir pemesanan penjualan.
  • Perusahaan sekuritas menyampaikan minat jual nasabah ke Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk mendapatkan nasabah lain yang bermaksud membeli Sukuk Ritel pada harga yang sesuai dengan permintaan nasabah yang berminat menjual
  • Apabila terjadi kesesuaian harga antara nasabah penjual dan nasabah pembeli, maka transaksi penjualan yang melibatkan PT. BEI, PT. KPEI, PT. KSEI, dan Perusahaan sekuritas
  • Jumlah dana yang akan diterima oleh nasabah penjual adalah sejumlah harga Sukuk Ritel ditambah dengan Imbalan berjalan.

Pembayaran Imbalan dan Nilai Nominal

Pembayaran imbalan dan nilai nominal akan dilakukan pemerintah melalui Bank Indonesia dengan mentransfer dana tunai sebesar jumlah pembayaran imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel ke sub-registry. Selanjutnya, sub-registry akan mentransfer dana tunai ke rekening tabungan investor pada tanggal jatuh tempo pembayaran imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel. Dalam 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal pembayaran imbalan dan atau nilai nominal, pihak yang tercatat sebagai pemegang Sukuk Ritel pada sub-registry berhak atas imbalan dan/atau nilai nominal Sukuk Ritel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENUTUP DAN KESIMPULAN

Salah satu instrumen keuangan Islam yang tengah berkembang pesat saat ini adalah sukuk. Sukuk pada hakikatnya merupakan sertifikat kepemilikan atas suatu aset (proyek riil) yang dapat digunakan dalam skala besar untuk membiayai pembangunan. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang karena antara lain mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.

Dalam konteks Indonesia, sejak tahun 2009, bulan Februari merupakan bulan yang sangat dinanti oleh para investor yang berminat untuk investasi di sukuk, termasuk Februari 2011 yang akan datang. Penerbitan Sukuk Ritel (SR) 003 tahun 2011 menurut berbagai sumber juga pada bulan Februari

Pada penerbitan perdananya di tahun 2009, agen penjual sukuk ritel (hanya) sebanyak 13 agen yang terdiri dari 4 bank konvensional, 1 bank syariah, dan 8 perusahaan sekuritas. SR 003 yang diterbitkan pada 2011 ini diperkirakan akan semakin bertambah jumlah agen penjualnya. Dari perspektif masyarakat, patut direspon positif itikad pemerintah yang mengincar investor ritel yang memiliki kemampuan pembelian Rp 5 juta. Bahkan pada penerbitan sebelumnya, pemerintah melakukan pembatasan terhadap investor kelas kakap yang membeli sukuk ritel. Untuk investor besar yang merupakan institusi telah disediakan oleh pemerintah sukuk bernama IFR (ijara fixed rate) yang minimal pembeliannya 1 Miliar.

Walaupun sukuk ini merupakan instrumen investasi yang sesuai syariah dan menjanjikan, akan tetapi masih banyak warga masyarakat yang masih tidak tahu, atau ragu-ragu dan masih khawatir terhadap eksistensi sukuk sebagai instrumen investasi, baik dari segi kehalalannya maupun keuntungannya. Oleh karena itu, dirasa masih sangat penting untuk dibahas dari berbagai aspeknya, terutama dari segi kehalalannya dan keuntungan serta risiko yang mungkin timbul, dan juga kiat berinvestasi di dalamnya.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia.

Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. (2009a). Sukuk Menjawab Resesi. Jurnal Ekonomia- Republika.

Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution (2007). Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana.

Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (2008). Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Terjemahan. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

http://www.detikfinance.com/read/2009/07/01/094110/1156911/5/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk, diakses pada 16 Desenber 2012

http://indosukuk.com/2009/07/01/depkeu-tidak-ada-aset-negara-yang-dijual-untuk-sukuk/ diakses 14 Desember 2012

http://www.bapepam.go.id/syariah/statistik/sukuk.html


[1] Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia.

[2] Ismal, Rifki & Khairunnisa Musari. (2009a). Sukuk Menjawab Resesi. Jurnal Ekonomia- Republika.

[3] Rifki Ismal & Khairunnisa Musari. (2009b). Menggagas Sukuk sebagai Instrumen Fiskal dan Moneter. Bisnis Indonesia.

[5] Zamir Iqbal and Abbas Mirakhor (2008). Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik. Terjemahan. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.

[7] Nurul Huda & Mustafa Edwin Nasution (2007). Investasi Pada Pasar Modal Syariah. Jakarta: Kencana

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s