Ekonomi Bisnis

KONSEP KEPEMILIKAN PERSPEKTIF ISLAM

MAKALAH

Diajukan guna memenuhi tugas
dalam mata kuliah Ekonomi Islam

Disusun oleh:

Galuh Tri Pambekti
NIM: 10390008/KUI

Dosen:

SLAMET KHILMI

 

 

KEUANGAN ISLAM
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010

BAB  I
PENDAHULUAN

Konsepsi tentang hak milik merupakan fondasi yang penting dalam sistem ekonomi. Ekonomi konvensional memiliki pandangan bahwa manusia adalah pemilik mutlak seluruh sumber daya ekonomi, sehingga manusia bebas memanfaatkannya sesuai dengan keinginannya. Akan tetapi, kapitalisme lebih menghargai kepemilikan individu dan dari pada hak milik sosial, sedangkan sosialisme mengutamakan hak milik sosial dan meniadakan hak milik individu. Pandangan ekstrem kapitalisme dan sosialisme tentang hak milik ini ternyata menimbulkan implikasi yang serius terhadap perekonomian

Islam memiliki pandangan yang khas tentang hak milik, sebab ia dikolaborasi dari Al-Qur’an dan Al-Hadist. Dalam pandangan Islam pemilik mutlak seluruh alam semesta adalah Allah sedangkan manusia adalah pemilik relative. Kepemilikan manusia terikat dengan aturan Allah, ia hanya bertugas utuk melaksanakan perintah Allah atas pengilaan alam semesta. Kesadaran bahwa kepemilikan manusia atas sumber daya ekonomi akan dipertanggungjawabkan kepada Allah diakhirat yang akan mendorong manusia untuk berhati-hati untuk mengelola hak milik. Secara umum dapat dikatakan bahwa Islam memberikan kedudukan yang proporsional antara hak milik individu, hak milik kolektif (umum) dan hak milik negara. Meskipun hak milik ini sangat dilindungi, tapi ketiganya bukan hak milik yang bersifat mutlak. Hak milik dapat berubah atau diubah sesuai dengan tingkat  kepentingan dan urgensinya tentunya melaui cara-cara yang dibenarkan.[1]

Secara singkat pandangan hak milik dalam kapitalisme dan sosialisme dan diikuti dengan prinsip dasar hak milik menurut Islam sehingga klasifikasi hak milik, batasan-batasan dan kebijakan pengelolaanya merupakan bagian yang terpenting. Kesempurnaan islam sebagai sebuah pandangan kehidupan telah memberikan arahan yang jelas kepada manusia tentang bagaimana cara memecahkan berbagai problematika kehidupan yang dialaminya secara tuntas dan tetap sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Swt sebagaimana yang termuat dalam hukum-hukum Syari’at-Nya. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an:

“Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri .”
“Hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku untuk kalian, dan telah Aku ridhai islam sebagai agama kalian .”

Oleh karena itu, sudah selayaknyalah bagi setiap manusia untuk hanya merujuk kepada Syari’at yang telah diturunkan Allah kepada manusia dalam menyelesaikan berbagai problematika ehidupannya. Diantara berbagai problematika kehidupan yang dihadapi manusia adalah yang terkait dengan problematika ekonomi, misalnya tentang bagaimana cara memperoleh harta, mengembangkannya, hingga mendistribusikannya.

Al-Qur’an telah memberikan gambaran tentang asal-usul harta atau hak milik, yang pertama kali di berikan Allah kepada manusia pertama kemudian turun-temurun kepada generasi selanjutnya. Dengan demikian, awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Akhirnya banyak berkembang teori untuk memahami asal mula terjadinya kepemilikan. Selama hidup manusia tidak lepas dari masalah kepemilikan. Dengan kepemilikan, manusia dapat menyambung kelangsungan hidupnya. Praktek kehidupan manusia diawal fase sejarah bersifat kelompok dalam mencari kehidupan. Manusia satu dengan yang lain memang tidak dapat lepas. Kepemilikan harus ada,baik bagi individu maupun bagi masyarakat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

A.    DEFINISI KEPEMILIKAN

Kepemilikan berasal dari kata milik yang berarti pendapatan seseorang yang diberi wewenang untuk mengalokasikan harta yang dikuasai orang lain dengan keharusan untuk selalu memperhatikan sumber ( pihak ) yang menguasainya.[2]

Dimensi kepenguasaan ini direfleksikan dalam bentuk bahwa orang yang memiliki suatu barang  berarti mempunyai kekuasaan atas barang tersebut, sehingga ia dapat mempergunakannya sesuai dengan kehendahnya dan tidak ada orang lain baik secara individual maupun kelembagaan yang dapat menghalang-halanginya dari memanfaatkan barang yang dimilikinya tersebut.

Milik secara bahasa, sebagaimana dikatakan oleh Raghib al Ashfihani adalah : “Pembelanjaan ( alokasi harta ) dengan dasar legal formal berupa perintah dan larangan yang berlaku ditengah masyarakat”.[3]

Milik atau hak milik sebagaimana yang dianut dalam KUH. Perdata pasal 570 adalah : “Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang telah ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan tidak mengganggu hak orang lain, kesemuanya itu dengan tak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasar atas ketentuan undang-undang, dan dengan pembayaran ganti rugi.”[4]

Milik menurut pendapat para ahli fiqh sebagaimana yang didefinisikan oleh al Qurafi adalah :

“Hukum syariat yang terkandung dalam suatu benda atau dalam suatu yang dimanfaatkan yang dituntut adanya pemberdayaan bagi siapapun yang menguasainya dengan cara memanfaatkan barang yang dimiliki itu”.

Menurut ulama’ syar’i kepemilikan dalam syari’ah islam adalah kepemilikan atas sesuatu sesuai dengan sturan hukum yang mana seseorang mempunyai hak untuk bertindak dari apa yang dimiliki sesuai jalur yang benar, dan sesuai dengan hukum

Melihat dari definisi-definisi diatas, memberikan implikasi bahwa kepemilikan akan sesuatu harus atas dasar syara’, dan bahwa pemilik tersebut mempunyai hak eksklusifitas atas miliknya, dan bahwa otoritas seseorang atas milik dapat dicabut apabila terdapat alasan syara’ seperti orang yang dianggap tidak  cakap bertindak hukum, gila, bodah, zalim, dan kanak-kanak.

 

 

B.     KONSEP KEPEMILIKAN KAPITALIS DAN SOSIALIS

1. Konsep kepemilikan Kapitalis

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terbadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia akan mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki guna materi (Provite Oriented).[5]

Dalam sistem kapitalis, individu merupakan poros perputaran ekonomi. Individu merupakan penggerak sekaligus tujuan akhir aktivitas ekonomi tersebut. Negara tidak berhak mengatur individu, bahkan Negara harus memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada individu. Individu bebas melaksanakan aktivitas ekonomi dan berbuat sesuka hati, baik itu mendatangkan laba atau sebaliknya. Mereka tidak peduli apakah tindakan mereka ini menimbulkan danpak positif maupun dampak negative bagi masyarakat.

 

Faktor pendorong adanya kebebasan tanpa batas antara lain :

  1. Pandangan terhadap eksistensi individu sebagai pusat dunia dan tujuan yang akan diraih.
  2. Adanya tujuan untuk merealisasikan tujuan kekuasaan terbesar bagi kepentingan individu, dengan pertimbangan bahwa kepentingan umum dinyatakan sebagai kumpulan kepentingan-kepentingan individu.
  3. Urgensi kebebasan ekonomi tanpa batas dan persaingan sempurna yang diharapkan akan memberikan jaminan kebutuhan para konsumen.

 

Kelemahan sistem kapitalis :

  1. Munculnya kesenjangan perimbangan dalam distribusi kekayaan antar individu, dan sarana-sarana produksi hanya akan terkumpul pada satu kelompok. Pengaruh semangat materialis akan membagi masyarakat ke dalam dua kelompok, golongan kaya dan golongan miskin.
  2. Timbulnya krisis dan merajalelanya kejahatan karena meningkatnya pengangguran yang diakibatkan banyaknya produsen yang berhenti berproduksi dan menutup pabrik. Hal ini disebabkan karena produsen komoditas berbagai kebutuhan mewah tertentu meningkat demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemilik modal besar, dan langkah ini memaksa pasar untuk menyerapnya.
  3. Meningkatnya praktek monopoli secara empiris-aplikatif dan yuridis sebagai bagian dari usaha untuk melemahkan samangat persaingan. Regulasi-regulasi monopoli dan semi sering di tujukan untuk mengeruk keuntunghan yang masih deapat diraih dengan jalan aturan hukum dalam produksi dan diaya (cost) melalui strategi penguatan aturan-aturan produksi. Banyak pihyak dengan sengaja menghancurkan bahan produksi dan melarang bidang pertanian atau bidang bsolute beberapa komoditi tertentu untuk menghancurkan harga.
  4. Kerbebasan tanpa batas dalam pekerjaan dasn alokasi kekayaan. Harta hanya dikelola dengan segala cara, baik halal ataupun haram.

 

  1. Konsep Kepemilikan sosialis

Sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan bsolu. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai kekuatan tunggal.[6]

 

Posisi individu menurut paham ini ibarat tentara atau prajurit dalam front peperangan. Mereka tidak menerapkan strategi peperangan dan tidak diikutsertakan dalam pemikiran apa yang terbaik. Tu8gas mereka hanya melaksanakan apa yang telah digariskan oleh komandan tertinggi yang harus dipatuhi.

 

Mengakui hak milik pribadi bagi kaum sosialis merupakan kezaliman dan penyimpangan sehingga harus dihapus. Segala usaha yang mengarah kepada pengakuan hak milik pribadi harus dimusnahkan. Satu prinsip penting yang harus diwujudkan ialah “ Sama Rata dan Sama Rasa “.

Faktor pendorong sistem sosialis :

Sistem ekonomi sosialis tumbuh pesat sejak pertengahan abad 19 M hingga pertumbuhan kapitalis produksi yang menyebabkan terjadinya transformasi penting pada dua hal yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis yaitu ekonomi dan kemasyarakatan:

  1. Dari sudut ekonomi, sistem kapitalis diharapkan dapat menambah sumber kekayaan dan kemakmuran yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Padahal kenyataannya dalam praktek, sistem kapitalis hanya menyebabkan terjadinya krisis produksi yang berlebihan secara bsolute setiap tujuh atau sepuluh tahun. Akibatnya pasar menjadi stagnan dan tidak dinamis, harga komoditas merosot yang mengakibatkan pailit, dan merebaknya kejahatan antar para pekerja.
  2. Dari sudut kemasyarakatan, sistem ekonomi kapitalis menciptakan dua kelompok masyarakat yang paling bertentangan, kelas pemilik modal dan kelas buruh. Setiap kelompok berusaha untuk saling menjatuhkan kepentingan lawannya. Mereka bersatu dalam organisasi pertahanan dan asosiasi pemilik modal di satu sisi dan serikat buruh di sisi lainnya. Adanya tugas buruh yang berat yang dibebankan oleh pemilik modal dan tidak adanya kesesuaian upah yang dituntut oleh para pekerja  dijalankan menjadi sebab merajalelanya kejahatan dan kezaliman.

 

Akibat-akibat secara ekonomi dan kemasyarakatan inilah yang kemudian mendorong munculnya pemikiran-pemikiran sosialis. Kelemahan sistem sosialis :

  1. Adanya kontradiksi antara kecenderungan yang ditetapkan oleh sistem sosialis dengan fitrah yang telah digariskan oleh Allah, yaitu naluri untuk memiliki.
  2. Gradasi kedudukan individu pada derajat budak dalam periode yang penuh dengan ketidakadilan dan angan-angan untuk menciptakan kesejajaran dalam masyarakat. Hal itu hanya melemahkan semangat berproduksi dan lebih merupakaqn langkah penyesuaian dengan rencana yangt telah dikalkulasi oleh kelompok yang telah menguasai pemerintahan.
  3. Semakin menyempitnya sumber pendapatan Negara-negara sosialis. Mereka hidup di bawah garis kemiskinan dan kekurangan dikarenakan produksi-produksi Negara yang digali dari tenaga kerja yang terlarang bagi adanya investasi bagi golongan kecil dalam masyarakat. Kendali pengelolaan kekayaan hanya tersentral pada kelompok kecil penguasa. Kekuasaan produksi terbatas dan hanya dapat diakses oleh para anggata partai yang berkuasa.

 

  1. KONSEP KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

 

Kepemilikan kekayaan pribadi dianggap sebagai motivasi untuk merangsang upaya terbaik manusia untuk memperluas kekayaan masyarakat. Akan tetapi bagi kaum sosialis ini merupakan penyebab utama dari distribusi kekayaan yang irasional dan tidak adil. Konsep islam dalam kepemilikan pribadi bersifat unik. Kepemilikan, dalam esensinya merupakan kepemilikan Tuhan, sementara hanya sebagiannya saja, dengan syaray-syarat tertentu, menjadi milik manusia sehingga ia bisa memenuhi tujuan Tuhan. Yaitu, tujuan masyarakat dengan cara bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan.[7]

 

Kepemilikan dalam signifikannya yang komprehensif, menyatakan hubungan antar seseorang dan semua hak-hak yang mana terletak padanya. Apa yang dimiliki manusia adalah hak dalam segala hal. Hak seperti itu dalam islam membawa kemurnian ketika hak itu tidak digunakan untuk kepentingan pemilik semata akan tetapi juga untuk kepentingan masyarakat.

Islam menolak paham , bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Posisi islam dengan pengikut paham ini jelas berbeda. Islam juga berbeda dengan paham kapitalis yang menganggap bahwa kepemilikan individu sangat bsolute, selain itu islam juga menolak bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan tidak menentang bahwa kepentingan umum harus dipertimbangkan dan didahulukan daripada kepentingan sekelompok kecil atau segelintir orang. Sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah satu hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan.[8]

 

Islam tidak menghendaki kepincangan antara hak individu pemilik dengan hak masyarakat lain. Keberhakkan pemilik dalam pandangan islam adalah baku. Hanya saja pemerintah mempunyai hak intervensi atas nama undang-undang. Ini pun sangat terbatas pada kasus-kasus tertentu yang kaitannya adalah target sosial kemasyarakatan yang hendak diwujudkan. Posisi islam yang demikian dimaksudkan untuk membuat perimbangan antara hak milik dan hak intervensi yang ditakutkan berlebihan dengan dalih : demi kesejahteraan umum.

 

Secara garis besar, prinsip – prinsip hak milik dalam pandangan islam  yaitu:

  1. Pemilik mutlak alam semesta ini termasuk sumber daya ekonomi adalah Allah.
  2. Manusia diberikan hak milik terbatas oleh Allah atas sumber daya ekonomi .
  3. Pada dasarnya Allah menciptakan alam semesta bukan untuk dirinya sendiri melainkan untuk kepentingan sarana hidup mamkhluknya.
  4. Status hak milik terbatas manusia antara lain:
  • merupakan amanah atau titipan Allah karena manusia adalah khalifah di muka bumi.
  • merupakan perhiasan dan kenikmatan hidup yang dapat dinikmati secara wajar dan baik.
  • merupakan ujian keimanan.
  • merupakan bekal beribadah kepada Allah.
  1.  Manusia harus mempertanggung jawabkan penggunaan kepemilikan terbatas ini nantinya kepada Allah swt.

 

MACAM-MACAM HAK MILIK[9]

Dari segi obyek pemilikan, dibedakan menjadi 3, yaitu :

  1. Milk Al-‘Ain (memiliki benda) adalah pemilikan yang disertai dengan pemilikan atas manfaat benda, sampai ada kehendak untuk melepaskan manfaat benda melalui cara yang dibenarkan oleh syara’.
  2. Milk Al-Manfaat adalah pemilikan seseorang untuk memanfaatkan suatu harta benda milik orang lain dengan keharusan menjaga materi bendanya. Seperti pemilikan atas manfaat membaca buku, mendiami rumah atau menggunakan segala perabotan berdasarkan ijaroh (persewaan) atau ‘ariyah (pinjaman).
  3. Milk Al-dain (milik piutang) adalah pemilikan harta benda yang berada dalam tanggung jawab orang lain karena sebab tertentu. Seperti harta yang dihutangkan, harga jual yang belum terbayar, harga kerugian barang yang dirusak atau dimusnahkan oleh pihak lain.

 

Dari segi unsur harta (benda dan manfaat), dibedakan menjadi 2, yaitu :

  1. Milk Al-tam (pemilikan sempurna), maksudnya pemilikan terhadap benda sekaligus manfaatnya.
  2. Milk Al-Naqish (pemilikan tidak sempurna), maksudnya pemilikan atas salah satu unsur harta saja. Dengan demikian Milk Al-Naqish ada 2 bentuk, yakni :
  • Pemilikan atas manfaat tanpa memiliki bendanya. Pemilikan manfaat seperti ini diperoleh berdasarkan salah satu dari empat sebab berikut ini : ijarah, i’arah, wakaf, dan wasiyat atas manfaat.
  • Merupakan kebalikan dari yang pertama, yakni pemilikan atas benda tanpa disertai pemilikan atas manfaatnya. Milk Al-naqish jenis ini terjadi hanya melalui wasiat dalam dua bentuk sebagai berikut ini :
    • seorang pemilik berwasiat kepada seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu setelah wafatnya, maka ahli waris hanya berhak memiliki benda saja, sedang manfaat benda tersebut dimiliki oleh orang yang menerima wasiat.
    • jika seorang pemilik berwasiat untuk seseorang atas manfaat suatu harta benda selama waktu tertentu, kemudian pemilik berwasiat juga untuk orang lain atas benda tersebut, maka penerima wasiat kedua hanya memiliki bendanya selama penerima wasiat pertama masih memiliki hak manfaat selama waktu yang dinyatakan dalam wasiat. Ketika telah berakhir waktunya, maka pemilikan penerima wasiat kedua menjadi milik al-tam.

Dari segi bentuknya, dibedakan menjadi 2, yaitu :

  1. Milk Al-Mutamayyaz (milik jelas) adalah pemilikan suatu benda yang mempunyai batas-batas yang jelas dan tertentu yang dapat dipisahkan dari yang lainnya. Seperti pemilikan terhadap seekor binatang, sebuah buku, dan lain-lain atau pemilikan atas sebagian tertentu dari rumah yang terdiri dari beberapa bagian.
  2. Milk Al-Masya’ (milik bercampur) adalah pemilikan atas sebagian, baik sedikit atau banyak, yang tidak tertentu dari sebuah harta-benda, seperti pemilikan atas separuh rumah, atau seperempat kebun dan lain sebagainya. Ketika diadakan pembagian atas harta campuran ini untuk masing-masing pemiliknya, maka berakhirlah pemilikan masya’ menjadi pemilikan mutamayyaz.

 

SEBAB-SEBAB HAK MILIK[10]

Milkiyah (hak milik) dapat diperoleh melalui satu diantara beberapa sebab berikut ini :

  1. Ihraz al-mubahat (penguasaan harta benda), yakni cara pemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasai atau dimiliki pihak lain.
  2. At-Tawallud (anak pinak atau berkembangbiak), yakni setiap peranakan atau segala sesuatu yang tumbuh (muncul) dari harta milik adalah milik pemiliknya.
  3. al-Klafiyah (penggantian), yakni penggantian seseorang atau sesuatu yang baru menempati posisi pemilikan yang lama.
  4. al-‘Aqad (Akad), yakni pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan syara’ yang menimbulkan pengaruh terhadap obyek akad. Akad merupakan sebab pemilikan yang paling kuat dan paling luas berlaku dalam kehidupan manusia yang membutuhkan distribusi harta kekayaan.

 

SUMBER-SUMBER HAK MILIK

Hak milik seseorang merupakan hak masyarakat seperti halnya kewajiban seseorang ada pula kewajiban kemasyarakatan. (fardlu ‘ain dan fardlu kifayah).

Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy merinci penghasilan sumber-sumber pemasukan harta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai berikut :

  • Pajak tanah (kharaj)
  • Pajak hasil bumi (al-usyur)
  • Zakat emas, perak, ternak, pertambangan, zakat fitrah
  • Kekayaan yang di peroleh dari musuh tanpa perang (fay)
  • Seperlima dari hasil rampasan perang
  • Seperlima dari hasil barang-barang logam (al-ma’dan)
  • Seperlima dari hasil karun ( kunuz) penemuan emas, perak (rikaz)
  • Seperlima dari hasil kekayaan laut
  • Pajak kepala (al-jizyah)
  • Bea cukai barang ekspor dan impor (al-usyur)
  • Barang tercecer yang tidak diketahui siapa pemiliknya (luqathah)
  • Harta peninggalan dari orang-orang yang tidak mempunyai ahli waris
  • Upeti/uang damai dari musuh untuk jaminan perdamaian
  • Harta wakaf
  • Sumbangan wajib dari rakyat karena pemerintah membutuhkannya
  • Penetapan-penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syara’

 

PENERAPAN HAK MILIK[11]

Madzhab Maliki dan Hanafi mengemukakan teori ta’asuf yang di dalam penerapannya terhadap hak milik sebagai berikut :

  1. Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mencapai maksud yang dituju dengan mengadakan hak tersebut.
  2. Menggunakan hak dianggap tidak menurut agama jika mengakibatkan timbulnya bahaya yang tidak lazim
  3. Tidak boleh menggunakan hak kecuali untuk mendapatkan manfaat bukan untuk merugikan orang lain.

 

KLASIFIKASI KEPEMILIKAN DALAM ISLAM

  • Kepemilikan pribadi (al-milkiyat al-fardiyah/private property)

Kepemilikan pribadi adalah hukum shara’ yang berlaku bagi zat ataupun kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasinya–baik karena diambil kegunaannya oleh orang lain seperti disewa ataupun karena dikonsumsi–dari barang tersebut.

Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual-beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, dll adalah meriupakan bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan individual.

Karena kepemilikan merupakan izin al-shari’ untuk memanfaatkan suatu benda, maka kepemilikan atas suatu benda tidak semata berasal dari benda itu sendiri ataupun karena karakter dasarnya, semisal bermanfaat atau tidak. Akan tetapi ia berasal dari adanya izin yang diberikan oleh al-shari’ serta berasal dari sebab yang diperbolehkan al-shari’ untuk memilikinya (seperti kepemilikan atas rumah, tanah, ayam dsb bukan minuman keras, babi, ganja dsb), sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya kepemilikan atas benda tersebut.

 

  • Pembatasan Penggunaan Hak Milik Pribadi Dalam Islam

Usaha manusia untuk memperoleh kekayaan merupaka hal yang fitri, bahkan merupakan suatu keharusan. Hanya saja dalam mencari kekayaan tidak boleh diserahkan begitu saja kepada manusia, agar dia memperolehnya dengan cara sesukanya, serta berusaha untuk mendapatkannya dengan semaunya, dan memanfaatkannya dengan sekehendak hatinya. Sebab cara demikian itu akan menyebabkan gejolak dan kekacauan, bahkan kerusakan dan kenestapaan.

Oleh karena itu, cara memperoleh kekayaan tersebut harus dibatasi dengan mekanisme tertentu, yang mencerminkan kesederhanaan yang dapat dijangkau oleh semua orang sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan fitrahnya, dimana kebutuhan primer mereka dapat dipenuhi,berikut kemungkinan mereka dapat memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya. Dengan kata lain, kepemilikan harus ditentukan dengan mekanisme tertentu. Karena membatasi kepemilikan seseorang akan menyebabkan pelanggaran terhadap fitrah manusia.
Batasan kepemilikan ini nampak pada sebab-sebab kepemilikan yang telah disyariatkan, dimana dengan sebab-sebab tersebut hak milik seseorang bias diakui.

Ketika islam membatasi suatu kepemilikan islam tidak membatasinya dengan cara perampasan, melainkan dengan menggunakan mekanisme yang sesuai dengan fitrah. Adapun pembatasan kepemilikan dengan menggunakan mekanisme tertentu itu Nampak pada beberapa hal berikut:

    1. Dengan cara membatasi kepemilikan dari segi cara-cara memperoleh kepemilikan dan pengembangan hak milik, bukan dengan merampas harta kekayaan yang telah menjadi hak milik.
    2. Dengan cara menentukan mekanisme mengelolanya.
    3. Dengan cara menyerahkan kharafiyah sebagai milik Negara, bukan sebagai individu.Dengan cara menjadikan hak milik individu sebagai milik umum secara paksa, dalam kondisi-kondisi tertentu.
    4. Dengan cara mensuplai orang yang memiliki keterbatasan factor produksi, sehingga  bias memenuhi kebutuhannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.

KEPEMILIKAN UMUM (AL-MILKIYYAT AL-’AMMAH/ PUBLIC PROPERTY)[12]

Kepemilikan umum adalah izin al-shari’ kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan benda, Sedangkan benda-benda yang tergolong kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh al-shari’ sebagai benda-benda yang dimiliki komunitas secara bersama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh hanya seorang saja. Karena milik umum, maka setiap individu dapat memanfaatkannya namun dilarang memilikinya. Setidak-tidaknya, benda yang dapat dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum ini, ada tiga jenis, yaitu:

  1. Fasilitas Dan Sarana Umum

Benda ini tergolong ke dalam jenis kepemilikan umum karena menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan jika tidak terpenuhi dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Jenis harta ini dijelaskan dalam hadith nabi yang berkaitan dengan sarana umum:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلَإِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ
“Manusia berserikat (bersama-sama memiliki) dalam tiga hal: air, padang rumput dan api”

Air yang dimaksudkan dalam hadith di atas adalah air yang masih belum diambil, baik yang keluar dari mata air, sumur, maupun yang mengalir di sungai atau danau bukan air yang dimiliki oleh perorangan di rimahnya. Oleh karena itu pembahasan para fuqaha mengenai air sebagai kepemilikan umum difokuskan pada air-air yang belum diambil tersebut.

Adapun al-kala’ adalah padang rumput, baik rumput basah atau hijau (al-khala) maupun rumput kering (al-hashish) yang tumbuh di tanah, gunung atau aliran sungai yang tidak ada pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud al-nar adalah bahan bakar dan segala sesuatu yang terkait dengannya, termasuk didalamnya adalah kayu bakar
Bentuk kepemilikan umum, tidak hanya terbatas pada tiga macam benda tersebut saja melainkan juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat dan jika tidak terpenuhi, dapat menyebabkan perpecahan dan persengketaan. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi al-shari’ yang terkait dengan masalah ini memandang bahwa benda-benda tersebut dikategorikan sebagai kepemilikan umum karena sifat tertentu yang terdapat didalamnya sehingga dikategorikan sebagai kepemilikan umum.

  1. Sumber Alam Yang Tabiat Pembentukannya Menghalangi Dimiliki Oleh Individu Secara Perorangan

Meski sama-sama sebagai sarana umum sebagaimana kepemilikan umum jenis pertama, akan tetapi terdapat perbedaan antara keduanya. Jika kepemilikan jenis pertama, tabiat dan asal pembentukannya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis kedua ini, secara tabiat dan asal pembentukannya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi. Sebagaimana hadits nabi:

مِنًى مُنَاخُ مَنْ سَبَقَ

“Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya)”

Mina adalah sebuah nama tempat yang terletak di luar kota Makkah al-Mukarramah sebagai tempat singgah jama’ah haji setelah menyelesaikan wukuf di padang Arafah dengan tujuan meleksanakan syiar ibadah haji yang waktunya sudah ditentukan, seperti melempar jumrah, menyembelih hewan hadd, memotong qurban, dan bermalam di sana. Makna “munakh man sabaq” (tempat mukim orang yang lebih dahulu sampai) dalam lafad hadith tersebut adalah bahwa Mina merupakan tempat seluruh kaum muslimin. Barang siapa yang lebih dahilu sampai di bagian tempat di Mina dan ia menempatinya, maka bagian itu adalah bagiannya dan bukan merupakan milik perorangan sehingga orang lain tidak boleh memilikinya (menempatinya).

Demikian juga jalan umum, manusia berhak lalu lalang di atasnya. Oleh karenanya, penggunaan jalan yang dapat merugikan orang lain yang membutuhkan, tidak boleh diizinkan oleh penguasa. Hal tersebut juga berlaku untuk Masjid. Termasuk dalam kategori ini adalah kereta api, instalasi air dan listrik, tiang-tiang penyangga listrik, saluran air dan pipa-pipanya, semuanya adalah milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga ia tidak boleh dimiliki secara pribadi.

  1. Barang Tambang Yang Depositnya Tidak Terbatas

Dalil yang digunakan dasar untuk jenis barang yang depositnya tidak terbatas ini adalah hadith nabi riwayat Abu Dawud tentang Abyad ibn Hamal yang meminta kepada Rasulullah agar dia diizinkan mengelola tambang garam di daerah Ma’rab:

أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَقْطَعَهُ الْمِلْحَ فَقَطَعَهُ لَهُ فَلَمَّا أَنْ وَلَّى قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمَجْلِسِ أَتَدْرِي مَا قَطَعْتَ لَهُ إِنَّمَا قَطَعْتَ لَهُ الْمَاءَ الْعِدَّ قَالَ فَانْتَزَعَ مِنْهُ

“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliaupun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya”

Larangan tersebut tidak hanya terbatas pada tambang garam saja, melainkan meliputi seluruh barang tambang yang jumlah depositnya banyak (laksana air mengalir) atau tidak terbatas. Ini juga mencakup kepemilikan semua jenis tambang, baik yang tampak di permukaan bumi seperti garam, batu mulia atau tambang yang berada dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan sejenisnya.

Barang tambang semacam ini menjadi milik umum sehingga tidak boleh dimiliki oleh perorangan atau beberapa orang. Demikian juga tidak boleh hukumnya, memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya tetapi pewnguasa wajib membiarkannya sebagai milik umum bagi seluruh rakyat. Negaralah yang wajib menggalinya, memisahkannya dari benda-benda lain, menjualnya dan menyimpan hasilnya di bayt al-Mal.

Sedangkan barang tambang yang depositnya tergolong kecil atau sangat terbatas, dapat dimiliki oleh perseorangan atau perserikatan. Hal ini didasarkan kepada hadith nabi yang mengizinkan kepada Bilal ibn Harith al-Muzani memiliki barang tambang yang sudah ada dibagian Najd dan Tihamah. Hanya saja mereka wajib membayar khumus (seperlima) dari yang diproduksinya kepada bayt al-Mal.

 

KEPEMILIKAN NEGARA (MILKIYYAT AL-DAWLAH/ STATE PRIVATE)

Kepemilikan Negara adalah harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin/rakyat dan pengelolaannya menjadi wewenang khalifah/negara, dimana khalifah/negara berhak memberikan atau mengkhususkannya kepada sebagian kaum muslim/rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh khalifah ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki khalifah untuk mengelolanya.

Kepemilikan negara ini meliputi semua jenis harta benda yang tidak dapat digolongkan ke dalam jenis harta milik umum (al-milkiyyat al-’ammah/public property) namun terkadang bisa tergolong dalam jenis harta kepemilikan individu (al-milkiyyat al-fardiyyah).
Beberapa harta yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan negara menurut al-shari’ dan khalifah/negara berhak mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah:

  1. Harta ghanimah, anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir), fay’ (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan khumus.
  2. Harta yang berasal dari kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
  3. Harta yang berasal dari jizyah (hak yang diberikan Allah kepada kaum muslim dari orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam).
  4. Harta yang berasal dari daribah (pajak).
  5. Harta yang berasal dari ushur (pajak penjualan yang diambil pemerinyah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
  6. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris (amwal al-fadla).
  7. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang murtad.
  8. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sejalan dengan shara’.
  9. Harta lain milik negara, semisal: padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya

 

 

 

 

 

BAB III
KESIMPULAN

Sistem kapitalis memandang bahwa manusia merupakan pemilik satu-satunya terbadap harta yang telah diusahakan. Tidak ada hak orang lain di dalamnya. Ia memiliki hak mutlak untuk membelanjakan sesuai dengan keinginannya. Sosok pribadi dipandang memiliki hak untuk memonopoli sarana-sarana produksi sesuai kekuasaannya. Ia akan mengalokasikan hartanya hanya pada bidang yang memiliki guna materi (Provite Oriented).

Sistem ekonomi sosialis memandang bahwa segala bentuk sumber kekayaan dan alat-alat produksi adalah milik bersama masyarakat. Para anggota masyarakat secara individu tidak memiliki hak kecuali pada retribusi yang mereka peroleh sebagai bentuk pelayanan bsolu. Negara hadir menggantikan masyarakat dengan dominasi sebagai kekuatan tunggal.

Menurut islam harta pada hakikatnya adalah hak milik Allah. Namun karena Allah menyerahkan kekuasaanya atas harta tersebut kepada manusia, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta , yang antara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Pengambangan kepemilikan terkait dengan suatu mekanisme yang di pergunakan oleh seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut. Dengan demikian sebenarnya system ekonomi itu tidak membahas tentang pengembangan kepemilikannya.islam tidak pernah mengemukakan tentang pengembangan harta, sebaliknya menyerahkan masalah pengembangan harta tersebut kepada indivuidu agar mengembangkannya dengan uslub dan factor produksi apa saja yangb menurutnya layak di pergunakan untuk mengembangkan harta tersebut.

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Chapra, Umer. 2001. Masa Depan Ilmu E0konomi, Sebuah Tinjauan Islami. Jakarta : Gema Insani Press

http://hidayatullah-budaya.blogspot.com/2009/03/konsep-kepemilikan-dalam-islam.html

Abdullah Abdul Husein at-Tariqi.2004.Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan. Yogyakarta: Magistra Insani Press

Muhamad, Alimin.2004.Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE

Djuwaini. Dimyauddin.2008.Pengantar fiqih muamalah. Pustaka pelajar. Yogyakarta

An Nababan Faruq.2000. Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: UII Pres

Behesti. 1992. Kepemilikan Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Hidayah

Mas’adi, Ghufron. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta : UII Press

 


[1] Chapra, Umer. 2001. Masa Depan Ilmu E0konomi, Sebuah Tinjauan Islami. Jakarta : Gema Insani Press

[3] Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan. Yogyakarta: Magistra Insani Press.2004. hal 58.

[4] Muhamad, Alimin. Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam. Yogyakarta: BPFE. 2004. Hal 150

[5] Abdullah Abdul Husein at-Tariqi. Ekonomi Islam, prinsip, dasar, dan tujuan. Yogyakarta: Magistra Insani Press.2004. hal 40

[6] Idid, hal 42

[7] Djuwaini. Dimyauddin. Pengantar fiqih muamalah. Pustaka pelajar. Yogyakarta. April 2008. Hal 25

[8] An Nababan Faruq. Sistem Ekonomi Islam. Yogyakarta: UII Pres. 2000. Hal 41

[9] Behesti. 1992. Kepemilikan Dalam Islam. Jakarta : Pustaka Hidayah.hal 35

[10] Ibid,hal 39

[11] Mas’adi, Ghufron. 2002. Fiqh Muamalah Kontekstual. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

[12] Basyir, Ahmad Azhar. 2000. Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta : UII Press

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s