Epistemologi Syariah

  1. A.    FIQH

 

Secara harfiah, kata fiqh dapat diartikan sebagai paham yang mendalam. Fiqh berarti paham yang menyampaikan ilmu lahir kepada batin. Karena itu, dapat diartikan bahwa fiqh tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai pada kedalamannya.[1]

A.Qodri  A.Azizy, menyebutkan bahwa fiqh berarti “paham” (understanding) yang menjadikan kebalikan diri, dan sekaligus menjadi suplemen terhadap “ ‘Ilm” (menerima pelajaran) terhadap Al-Qur’an dan Sunnah. ‘Ilm diartikan dengan menerima pelajaran, karena proses memperolehnya melalui riwayat penerima, seperti menerima esensi Al-Qur’an atau Sunnah. Penerima ini tidak melalui pemikiran/pemahaman, namun melalui riwayat.[2]

Terdapat beberapa definisi dari fiqh, dikalangan ahli hukum Islam, diantaranya sebagai berikut:

  1. Al-Qardlawi, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum-hukum syari’ah yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalil yang rinci.[3]
  2. Amir Syarifuddin, fiqh yaitu ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsihi.[4]
  3. Al-Jurjani, fiqh yaitu ilmu yang digali melalui penalaran atau istihad.[5]
  4. An-Na’im, fiqh yaitu pendapat teologis dan yuridis dari para ahli hukum muslim awal.[6]

Fiqh merupakan sebuah disiplin ilmu yang membicarakan suatu pengetahuan hukum Islam. Sebuah disiplin, fiqh adalah produk pengetahuan fuqaha’ (para ahli hukum Islam) atau mujtahid yang di dalamnya di andaikan adanya proses teoretik untuk menuju akhir.[7]

Fiqh membahas tentang bagaimana cara beribadah, tentang Prinsip Rukun Islam dan Hubungan antar manusia manusia sesuai dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah.[8]


 

  1. B.     HUKUM ISLAM

 

Secara etimologis, hukum adalah sebuah kumpulan aturan, baik berupa hasil pengundangan formal maupun dari kebiasaan, yang mana sebuah Negara atau masyarakat mengaku terikat  sebagai anggota atau subjeknya.[9] Kalau pengertian hukum tersebut dihubungkan dengan islam, maka “hukum islam”[10] adalah sejumlah aturan yang berumber pada wahyu Allah dan Sunnah Rasul, baik yang langsung maupun tidak langsung, yang mengatur tingkah laku manusia, yang diakui dan diyakini sserta harus dikerjakan oleh umat islam.[11] Disamping itu, hukum islam juga harus memiliki kekuatan untuk mengatur, baik secara politis maupun social.

Secara terminologis, M. Hasbi ash-Shiddeqy menyebutkan bahwa hukum islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syari’ah atas kebutuhan masyarakat.[12] Sementara itu,  An-Na’im menyebutkan bahwa hukum islam mencakup persoalan keyakinan, ibadah (ritual), etika, dan hukum.[13]

Uraian tersebut menunjukkan bahwa hukum islam mencakup berbagi persoalan hidup manusis, baik yang menyangkut urusan dunia maupun akhirat. Sumber utama hukum islam adalah wahyu Ilahi dan akal manusia . identitas ganda hukum islam ini terlihat dalam dua penunjukan bahasa Arabnya, syari’ah dan fiqih. Syari’ah memiliki keterkaitan yang lebih besar dengan wahyu Ilahi, sedangkan fiqih merupakan produk akal manusia atau pengetahuan tentang ketentuan praktis syari’ah yang diambil dari al-Qur’an dan sunnah. Dengan demikaian, hukum islam dapat dikategorikan menjadi dua bagian: pertama, ketentuan-ketentuan (hukum) islam yang jelas dan rinci, seperti masalah ibasdah, pernikahan, ketentuan warisan, dan  seterusnya. Bagian ini merupakan wilayah syari’ah. Kedua, ketentuan-ketentuan islam yang diformulasikan melalui penguraian akal. Bagian ini merupakan wilayah fiqih.[14]

Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum islam biasa diklasifikasikan menjadi dua tingkatan: pertama, hukum islam yang berarti al-nushush al-Mutawatirah (teks-teks suci) dalam al-qur’an dan Sunnah al-Mutawatirah (Sunnah Mutawatir). Kedua, hukum islam yang merupakan produk penafsiran seseorang terhadap an-nushush al-muqaddash (teks-teks suci) yang terdapat dalam al-Qur’an dan Sunnah al-mutawatirah.[15]

Tujuan hukum islam dapat dilihat dari dua segi, yaitu:

  1. Segi pembuat hukum islam (Allah dan Rasul)
    1. Untuk memenui kebutuhan manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier.
    2. Untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari.

 

  1. Segi manusia
    1. Sebagi subjek tercapainya keridhoan Allah dalam kehidupan manusia didunia dan akhirat.
    2. Kepentingan primer:
  • Pemeliharaan agama: tujuan utamanya, karena agama merupakan pedoman hidup manusia yang memiliki komponen akidah, syari’ah dan akhlak, maka hukum islam wajib menjamin kemerdekaan seseorang untuk beribadah menurut keyakinan agamanya.
  • Pemeliharaan jiwa: hukum islam wajib memekihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan hukum islam melarang pembunuhan (QS. 17:33).
  • Pemeliharaan akal: dengan mempergunakan akalnya, manusia dapat berfikir tentang alam semesta, mempelajari IPTEK, dan lainya.
  • Pemeliharaan keturunan: agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelangsungan kebutuhan dapat diteruskan, maka pemeliharaan keturunan wajib dilaksanakan dan hal tersebut terccermin dalam hubungan darah menjadi syariat untuk dapat saling mewarisi (QS. 4:11).

  • Pemeliharaan harta: harta merupakan pemberian Allah kepada manusia dengan tujuan agar dapat mempertahankan hidup dan kelangsungan hidupnya, oleh karena itu hukum islam melindungi manusia untuk mempertahankan harta, dari penipuan, penggelapan, perampokan. Pencurian, dan lain-lain.[16]

 

  1. C.    KONSEP SYARI’AH

 

Kata syari’ah semua mempunyai arti “jalan kepada sumber air” atau “lembah yang menurun menuju air”. Secara harfiah, kata syara’ah berarti “menggambar jalan yang jelas menuju sumber kepada sumber air”. Dalam penggunaan yang bersifat keagamaan, kata ini berarti “jalan kehidupan yang baik”, yakni nilai-nilai keagamaaan yang dinyatakan secara fungsional dan dalam makna yang konkret, yang bertujuan mengarahkan perilaku kehidupan manusia.[17]

Secara istilah, penjelasan mengenai syari’ah mempunyai beberapa pengertian : Pertama, Syari’ah, menurut Mahmud Syaltut adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang ditujukan bagi segenap hamba-Nya untuk diikuti.[18]

Kedua Syari’ah menurut Ibnu Taimiyah, adalah konsep yang komprehensif yang mencakup kebenaran spiritual sufi, kebenaran rasional para filsuf dan teolog, dan hukum.[19]

Ketiga, Syariah menurut Amir Syariffudin adalah ukum atau aturan hukum yang ditetapkan Allah  yang menyangkut tingkah laku manusia. Pengertian ini dibedakan dengan tasyri’ yang berarti penetapan hukum atau aturan tersebut.[20]

Dari beberapa definisi tersebut, pengertian syari’ah memiliki makna yang luas seluas makna agama. Namun, perkembangan lebih lanjut, syari’ah lalu lebih menyempit pada hal-hal yang menyangkut aturan praktis, materi hukum, yang sudah pasti pada tiap-tiap agama memiliki syari’ah yang berbeda-beda dan biasanya berkaitan dengan kewajiban, perintah dan larangan. Dalam arti sempit, Syari’ah adalah ketentuan hukum yang terdapat di dalam Al-Qur’an dan Sunnah, atau sebuah ketentuan hukum yang merupakan hasil interpretasi para ahli hukum Islam terhadap Al-Qur’an dan Sunnah, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia, baik persoalan keagamaan maupun keduniaan.

 

  1. D.    EPISTEMOLOGI ISLAM

 

Kajian epistemologi Islam penting untuk dilakukan mengingat saat ini sudah menyebar apa yang disebut oleh Syamsuddin Arif, “kanker epistemologis[21]”. Kanker jenis ini telah melumpuhkan kemampuan menilai (critical power) serta mengakibatkan kegagalan akal (intellectual failure), yang pada gilirannya mengerogoti keyakinan dan keimanan, dan akhirnya menyebabkan kekufuran. Gejala dari orang yang mengidap kanker ini, di antaranya suka berkata: “Di dunia ini, kita tidak pernah tahu Kebenaran Absolut. Yang kita tahu hanyalah kebenaran dengan “ kecil.” “Kebenaran itu relatif.” “Agama itu mutlak, sedang pemikiran keagamaan relatif.” “Semua agama benar dalam posisi dan porsinya masing-masing.” Dll.

Epistemologi secara sederhana bisa dimaknai teori pengetahuan. Mungkinkah mengetahui, apa itu pengetahuan, dan bagaimana mendapatkan pengetahuan, merupakan tema-tema pembahasan epistemologi. Menurut Milton D. Hunnex, epistemologi berasal dari bahasa Yunani, episçmç yang bermakna knowledge, pengetahuan, dan logos yang bermakna teori. Istilah ini pertama kali digunakan pada tahun 1854 oleh J.F. Ferrier yang membuat perbedaan antara dua cabang filsafat yaitu ontologi (Yunani: on = being, wujud, apa + logos = teori) dan epistemologi. Jika ontologi mengkaji tentang wujud, hakikat, dan metafisika, maka epistemologi membandingkan kajian sistematik terhadap sifat, sumber, dan validitas pengetahuan. Menurut Mulyadhi Kartanegara, ada dua pertanyaan yang tidak bisa dilepaskan dari epistemologi, yaitu: (1) apa yang dapat diketahui dan (2) bagaimana mengetahuinya. Yang pertama mengacu pada teori dan isi ilmu, sedangkan yang kedua pada metodologi.


 

  1. E.     KRITIK TERHADAP ONTOLOGI IJTIHAD TRADISIONAL

 

Menurut Jujun S. Suriasumantri,wilayah ontologis mempertanyakan seputar masalah; apakah yang ingin diketahui ilmu? Atau dengan kata lain, apakah yang menjadi bidang telah ilmu? Seberapa jauh sseseorang ingin tahu, dengan perkataan lain, suatu kajian mengenai teori tentang ada.[22] Wilayah kajian tentang ontologi ijtihad tradisional yang berhubungan dengan al Quran (as Sunnah) meliputi persoalan hakikat dalil-dalil qath’i dan zhanni, amm dan khashsh. Mengenai persoalan hakikat qath’i dan zhanni tersebut, Abd Al Wahhab Khallaf ,mengatakan bahwa teks (nash Al Quran) seluruhnya adalah qath’i dari sisi turunnya, ketetapannya dan penukilannya dari nabi Muhammad SAW kepada umatnya.

Teks Al Quran terbagi dua bagian, pertama, qath’ial dilallah yaitu teks yang menunjuk pada makna yang jelas dan tidak menimbulkan ta’wil serta tidak ada jalan untuk di pahami selain dari arti yang jelas itu. Seperti teks(ayat) Al Quran yang menjelaskan tentang bagian warisan laki-laki setengahdari jumlah keseluruhan (QS. AnNisa 4:12). Kedua, zhanni al dilallah yaitu teks yang menunjuk kepada sebuah makna tetapi masih memiliki kemungkinan untuk di ta’wil atau di ubah dari makna aslinya kepada makna lainnya. Misalnya teks (ayat) Al Quran yang menerangkan tentang masa iddah bagi kaum perempuan yang d lafazhkan dengan quru’ (QS. Al Baqarah 2;228). Demikian juga dengan Sunnah (hadist) sebagai sumber kedua, ada yang qath’i ad dilallah dan zhanni ad dllallah, tetapi sunnah memiliki perbedaan dengan AlQuran. Sunnah masih ada qathi’ al wurud (memiliki validitas kuat datangnya dari Nabi; Sunnah Al Muttawatirah) dan zhanni al wurud (tidak memiliki validitaskuat datangnya dari Nabi; Sunnah al Ahad ).

Dalam persoalan ‘amm dan khashsh, al qiaththan mengatakan bahwa lafazh ‘amm adalah lafazh yang menghabiskan atau yang meliputi segala hal yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Didalam lafazh ‘amm ini terdapat tiga macam: pertama ‘amm yang tetap pada keumumannya. Misalnya, ayat Al Quran yang berbunyi: ‘’ danAllah Maha mengetahui segala sesuatu’’(QS. Annisa 4:176). Kedua, ‘amm yang memilki maksud khusus. Misalnya,  ayat Al Quran yang brbunyi: “(yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang (anas) yang mengatakan: “sesugguhnya manusia(an-nas) telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka”(QS. Ali Imron 3:173). Ketiga, ‘amm yang sudah dikhususkan. Misalnya ayat yang berbunyi:”mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu(bagi) orang yang sangg[p mengadakan perjalanan ke Baitullah(QS.Ali Imron 3:97). Lafazh khashsh adalah lafazh yang tidak mencakup segala apa yang pantas baginya.

 

  1. F.     KRITIK  TERHADAP EPISTEMOLOGI IJTIHAD TRADISIONAL

 

Epistemologi sebagai cara memperoleh pengetahuan hukum islam memiliki fokus pembahasan tentang aspek sumber, metode dan aplikasi. Jujun S. Suriasumantri mengatakan bahwa epistemologi atau teori pengetahuan membahas secar mendalam seluruh proses yang terlihatdalam usaha manusia untukmemperoleh pengetahuan.

Dari segi pengetahuan, ilmu lebih bersifat kegiatan daripada sekedar produk yang siap dikonsumsi. Kegiatan ilmu adalah dinamis, demokratis dan tidak statis, walaupun biasanya memiliki aksentuasi pada persoalan empiris. Demikian juga kegiatan keilmuan bidang ijtihad hukum islam dapat berkembang sesuai perkembangan situasi dan kondisi dalam menetapkan sumber, teknik dan aplikasinya, baik dalam teori hukum islam(ushul fiqh) maupun hukum islam (fiqh).[23]

Kalangan ulama tradisional sebenarnya telah memunculkan pembahasan seputar tiga hal itu yaitu aspek sumber, metode dan aplikasi. Mereka mengatakan bahwa sumber hukum islam adalah teks al quran sebagai sumber utama dan as sunnah sebagai sumber kedua, khususnya yang rinci dan jelas sebagai pijakan dasar di dalam mengahadapi teks yang umum. Metode ulama tradisional dalam mengkaji dan mencetus hukum islam adalah dengan cara menggunakan keumuman teks (al quran dan assunnah), tetapi selama teks yang ‘amm itu tidak ada yang mengkhususkan. Sehingga yang diamalkan terlebih dahulu adalah teks yamg rinci dan jelas. dalam soal uji kebenaran,teori ijtiuhad tradisional meletakkan teks selain berdasarkan tingkat kesesuaiannya dengan teks yang jelas dan rinci, juga dengan kehendak Allah sebagai dasar pijaknya untuk mengukur kebenaran hukum islam, sehingga produk ijtihad yang bertentangan dengan teks yang rinci dan jelas bertentangan dengan kehendak Allah.

 


 

  1. G.    TIGA KRITIK TERHADAP AKSIOLOGI IJTIHAD TRADISIONAL

 

Aksiologi adalah sebuah titik tolak untuk menilai kegunaan dan manfaat ilmu bagi manusia. Menurut Jujun S. Suriasumantri, tidak dapat disangkal bahwa ilmu telah banyak mengubah dunia telah banyak berantas penyakit,kelaparan,kemiskinan, dan berbagai persoalan hidup lainnya.[24]

Berkaitan dengan perkataan Jujun S. Suriasumantri itu, aksiologi ilmu pengetahuan dalam hukum islam yang dibangun oleh ulama-ulama tradisional walaupun secara kebahasaan untuk tujuan kemaslahatan manusia, tetapi saat ini justru telah memunculkan berbagai kerumitan umat islam pada khusunya dan umat manusia pada umumnya. Hal ini terjadi karena unsur ketuhanan dalam membaca al-quran dan sunnah sangatlah kental, sehingga seseorang (seperti ulama atau pemimipin negara islam) seringkali mengatasnamakan Tuhan (Allah) dan mengklaim telah sampai pada pemahaman yang dikehendaki Allah. Bentuk pengetahuan ini dibangun melalui kesesuaian dengan teks Alquran dan Sunnah, khususnya yang rinci dan jelas.

Meskipun demikian,para ulama tradisional tidak memiliki kaidah- kaidah yang ideal di dalam membangun aksiologi ijtihad. Mereka pada dasarnya telah membangun rumusan konseptual berikut:pertama, hukum-hukum syar’i dibangun untuk tujuan memperoleh kemaslahatan. Kedua,karena kehidupan umat manusia terus bergulir dan metode manusia untuk mencapai kemaslahatan hidupnya berbeda- beda sesuaidengan perkembangan jaman dan lingkungannya maka jenis kemaslahatan tidak boleh dibatasi oleh teks (Alquran dan Sunnah),sebab pembatasan ini dapat menyebabkan hilangnya sejumlah kemaslahatan umat manusia. Untuk itu, manusia perlu membangun Hukum- hukum baru yang sesuai dengan tujuan syariah yang umum dan yang universal sehingga terwujud keabadian dan relevansi syariah.

 

 

 

 

 

  • KESIMPULAN

Kesimpulan dari makalah ini pertama pemikiran Para Tokoh salah satunya An-Na’im yang berpijak pada teori nasakh dalam melakukan reformulasi hokum islam yang dasarnya muncul karena teori-teori atau hasil pemikiran hukum islam tradisional yang tidak relevan dengan keadaan masa kini. Bahkan hokum islam tradisional sering kali terkontradiksi dengan keadaan masa kini.

Kedua, dalam melakukan reformulasi hukum Islam, An-Na’im memulai dengan mengkritik sumber,metode dan aplikasi pemikiran hukum Islam tradisional. Reformulasi ini dilalukan oleh An-Na’im untuk memberikan jawaban alternatif  dalam menghadapi perkembangan situasi dan kondisi aktual.

Ketiga, meskipun An-Na’im telah mereformulasi hokum Islam tradisional, tetap kenyataannya jawaban-jawaban alternatifnya belum sanggup menjawab situasi dan kondisi actual. Hal ini karena pemikiran An-na’im masih sangat literal dan objektivitas. Sebenarnya banyak yang dapat kita pelajari untuk untuk membangun kontruksi hokum Islam kontemporer yang di yakini mampu menjawab pesoalan-persoalan actual di masa kini.

 

 


[1]  Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam (Padang:Angkasa Raya,1990), hlm.15; Al-Qardlawi, Madkhul li Dirasah asy-Syari’ah, hlm.21

[2]  A.Qodri A.Azizy, Ekleksisme Hukum Nasional, hlm.2-3

[3]  Al-Qardlawi, Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah, hlm.21

[4]  Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam Hukum Islam, hlm.14-15

[5]  Al-Qardlawi, Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah, hlm.21

[6]  An-Na’im, “Toward an Islamic Hermeneutis for Human Rights”, dalam Abdullah Ahmed An-Na’im et al.(eds.), Human Rights and Religious Values, hlm.238-239

[7]  A.Qodri A.Azizy, Ekletisisme Hukum Nasional, hlm.3-4

[8]  http;//rd.wikipedia.org/wiki/fiqh.

[9] Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam…, hlm.12.

[10] Djamil, Filasafat Hukum islam…, hal.11; Muhammad Hamidullah et.al, Fikih Islam dan Hukum Romawi, terj. M.Ali Muhammad dan Rusdji ali Muhammad (Yogyakarta: Gama Media, 2003), hlm.v; Akh.Minhaji, “Hukum Islam: Antara Profanitas dan sakralitas, Prespektif Sejarah Sosial”, Makalah…, hlm.7.

[11] Djamil, Filsafat Hukum Islam, hlm.12.

[12] M. Hasbi asy-Shiddeqy, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.44.

[13] Abdullah Ahmed An-Na’im, “Towards an Islamic Reformation: Islamic Law in History and Society Today”, dalam Norani Othman (ed.), Shari’a Law and the Moderen nation-State: A Malaysian Symposium (Kuala Lumpur: SIS Forum, 1994), hlm.9.

[14] Al-Qardlawi, Madkhal li Dirasah asy-Syari’ah…, hlm.22; John L. Esposito (ed.), Islam kekuasaan pemerintah…, hlm.161-163.

 

[15] Iskandar Usman, Istihsan dan Penbaruan Hukum Islam…, hlm.103-104.

[17] Kata syari’ah muncul dalam beberapa ayat Al-Qur’an seperti pada surat Al-Maidah: 48;asy-Syura :13 dan Al-Jasiyah:18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan. Fazlur Rahamn, Islam (Garden City : Anchor Books,1968), hlm 117; Amir Syarifudin,” Pengertian dan Sumber Hukum Islam”, dalam Ismail Muhammad Syah et al. (peny), Filsafat Hukum Islam ( Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm 11-12.

[18] Mahmud Syaltut, Al-Islam :’Akida wa Syari’a (t.t :Dar al-Qalam, t. th.), hlm 21

[19] Yusufal-Qardlawi, Madkhal li Dirasah asy-Syariah al-Islamiyyah (Kairo:Maktabah Wahbah,2001), hlm 21

[20] Rahman, Islam…,,hlm 131-132

[21]Syamsuddin Arif

[22] Abdullah Ahmed an-Na’im,Epistemologi Hukum Islam,hal 100

[23] Abdullah Ahmed an-Na’im,Epistemologi Hukum Islam,hal 109

[24] Abdullah Ahmed an-Na’im,Epistemologi Hukum Islam,hal 113

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s